Jakarta, 15/9 (SIGAP)- Belum tersedianya jalan darat menuju Desa Muara
Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, menuju
ibukota kecamatan membuat desa tersebut masih terisolir dengan desa
lainnya.
"Untuk membuka keterisoliran Desa Muara Plantau
tersebut, warga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Timur membuatkan
jalan darat," kata salah satu tokoh pemuda Ampah, Sofia Ingguriani, di
Palangkaraya, Selasa (14/9).
Selama ini, ujar Sofia, apabila
warga Muara Plantau ingin menuju ke ibukota kecamatan, terpaksa
menggunakan transfortasi sungai menuju Desa Ketab. Setelah itu baru bisa
menuju ibukota kecamatan dengan transfortasi darat.
"Keterisolasian
ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan semenjak masih bergabung
dengan Kabupaten Barito Selatan. Untuk menuju Desa Muara Plantau tetap
menggunakan transfortasi sungai,"ujarnya.
Kini dengan
dimekarkannya Kabupaten Barito Timur 2002 lalu, lanjut Sofia, maka
harapan warga Desa Muara Plantau untuk menikmati jalan darat hendaknya
diperhatikan oleh pemerintah kabupaten setempat bersama DPRD Barito
Timur.
"Selain pembuatan jalan darat, Desa Plantau juga perlu
perhatian masalah kesehatan dan sarana pendidikan. Ini tidak lain agar
generasi muda di desa itu bisa lebih maju dan mampu bersaing di tingkat
kabupaten," tegas
pemerhati masalah pembangunan ini.
Dijelaskannya, bahkan tidak
itu saja, program ekonomi kerakyatan juga diharapkan menyentuh hingga ke
desa tersebut. Dimana di desa itu masyarakatnya banyak berusahatani dan
usaha perikanan.
"Bantuan bibit pertanian maupun perikananan
perlu disalurkan kepada warga Muara Plantau. Ini tidak lain sebagai
upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa," terangnya.
Kemudian,
sambung Sofia, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah air bersih
bagi warga Desa Muara Plantau juga perlu diperhatikan. Selama ini warga
setempat untuk mendapatkan air, hanya dari sungai saja.
"Dengan
adanya jalan darat dan bantuan fasilitas lainnya, kedepan Desa Muara
Plantau akan lebih maju dan dapat membantu peningkatan ekonomi warga,"
tandasnya.
Menurut Rieke Hapsari Asisten Staf Khusus Presiden
Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, sesungguhnya pemerintah kabupaten
bisa lebih pro aktif untuk memanfaatkan program penanggulangan
kemiskinan.
"Program PNPM mandiri bisa diandalkan, seperti yang
dilakukan warga Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Warga
membangun jalan antardesa dari bantuan Program Nasional Pembaruan
Masyarakat (PNPM) yang menghubungkan Desa Kanekes-Nayagati sepanjang
180 meter . Pembangunan jalan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan
ekonomi masyarakat setempat. " jelas Rieke. (wa prasetya/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar